Rancang Pendidikan Murah

PIkiran Rakyat 31 Desember 2007

9:57

Melihat pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat, indeks pendidikan (IP) menjadi salah satu elemen dengan pencapaian yang cukup tinggi. Indeks pendidikan 80,61% di tahun 2006, dengan dua indikator angka melek huruf (AMH) 95,12% per tahun dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) 7,74% per tahun.

Ini artinya 95,12% penduduk Jawa Barat sudah melek huruf latin, sementara rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat baru mencapai 7,74% per tahun atau setara dengan SMP kelas 1.

Untuk terus menggenjot IP tentunya masih menemui berbagai kendala. Belum optimalnya masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pendidikan, keterbatasan anggaran, kerusakan prasarana, dan sarana pendidikan, khususnya pendidikan dasar serta masalah ekonomi masyarakat menjadi sejumlah kendala di antara seabrek kendala lainnya.

“Belum optimalnya partisipasi masyarakat menjadi masalah yang serius, sehingga Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, ke depan akan merancang pendidikan murah berkualitas. Karena memandang kendala yang terjadi dalam mencapai indeks pendidikan sebagai indikator komposit, itu adalah masalah partisipasi masyarakat,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Dadang Dally.

Persoalan-persoalan tersebut, menurut Kadisdik semakin mengkristal, sehingga Gubernur Jawa Barat ke depannya akan merancang kebijakan untuk pendidikan murah dan berkualitas. Dengan kebijakan pendidikan murah dan berkualitas itu, sasarannya adalah membuka akses bagi masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan.

Ketika angka partisipasi ini meningkat, diharapkan akan berpengaruh terhadap sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pula terhadap peningkatan IPM. Dengan tingginya partisipasi masyarakat dan melihat kemajuan peningkatan setiap tahun, target IPM Jabar di 2010 sebesar 80% dengan perhitungan indeks pendidikan 85,50% akan tercapai.

Banyak terobosan yang dilakukan untuk itu, seperti program keaksaraan dan menjadikan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai mitra. “Masjid kita jadikan tempat pembelajaran keaksaraan,” kata Kadisdik.

Diakuinya, baik mengenai melek huruf maupun lama sekolah, keduanya sulit untuk digenjot. Namun, dengan kemauan dan tekad yang kuat, Jabar ingin segera menyelesaikan persoalan itu. Kesulitannya, tentu saja dari anggaran. Jika anggarannya mencakup banyak target yang terkait dengan RLS dan AMH tentu tidak harus tahun 2010 mendatang. Akan tetapi, dapat dicapai lebih cepat.

Di perkotaan angka melek hurufnya sudah tinggi, sementara di daerah pantai utara (pantura) masih rendah. Karena di perkotaan umumnya tingkat ekonominya memadai, didukung budaya yang bagus sehingga pendidikan sudah menjadi prioritas. “Ekonomi sebetulnya sangat berpengaruh. Jadi, upaya dinas untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus membuat rencana yang cukup memadai,” katanya. Sejumlah program Disdik Jabar untuk meningkatkan pendidikan pada tahun 2008 di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD), akselerasi wajar dikdas 9 tahun fase akhir, grand design pendidikan murah berkualitas, pendanaan role sharing, rintisan pendidikan 12 tahun dan three partied.

Di mata pemerhati pendidikan yang juga salah satu staf pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Iik Nurul Faik, pencapaian IP Jawa Barat di angka 80,61% bukanlah sebuah pencapaian yang prestatif atau luar biasa. Jika dibandingkan dengan daerah lain, pencapaian IPM Jawa Barat termasuk dalam kelas menengah.

“Harus dituntaskan dulu wajar dikdas 9 tahun, di samping juga mengoptimalkan jalur nonformal atau kesetaraan yang masih harus digenjot,” katanya.

Menurut Iik, pencapaian IP Jawa Barat tersebut bukan berarti tanpa masalah. Di samping aksesibilitas pendidikan serta keterbatasan ekonomi masyarakat yang masih menjadi kendala, belum adanya kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat tentang jalur pendidikan di pesantren membuat pencapaian IP ini masih harus dipertanyakan.

“Bagaimana dengan prestasi jalur pesantren? Sampai sekarang jalur ini masih belum dikalkulasikan dalam penghitungan IP dan pendidikan baru fokus pada pendidikan formal serta pendidikan nonformal, yakni pendidikan kesetaraan. Di luar itu luput,” ujarnya.

Padahal jika dilihat, hampir 30% warga Jawa Barat belajar dan menimba ilmu di pesantren. Artinya, pencapaian IP di Jawa Barat pada kenyataannya bisa jauh lebih rendah dari pencapaian yang sudah ada, karena jalur pesantren masih belum dikalkulasikan dalam perhitungan.

“Jadi, harus ada kebijakan lain yang diambil untuk mengalkulasikan masyarakat pesantren. Walaupun, secara nasional tidak ada aturannya, tetapi sebaiknya Jawa Barat mengambil kebijakan tentang ini. Seperti apa mekanismenya atau ada kebijakan di mana pesantren dijadikan basis pendidikan kesetaraan. Selama ini belum sepenuhnya pesantren tersentuh program kesetaraan,” ungkapnya.

Kebijakan yang diambil selama ini, menurut Iik hanya bersifat sporadis dan tidak berdasarkan data yang akurat. Padahal, untuk meningkatkan angka melek huruf atau mengoptimalkan program kesetaraan pemerintah harus bergerak sampai ke desa-desa.

“Bentuk tim pokja buta huruf atau akselerasi keaksaraan di desa-desa, sehingga kebijakan yang dikeluarkan betul-betul menyentuh, tentunya dengan data yang akurat,” katanya.

Dengan keadaan seperti ini, Iik pun berpendapat bahwa target pencapaian IPM Jawa Barat hingga angka 80% di tahun 2010 tidak akan tercapai. Meskipun, kecenderungannya akan terus meningkat setiap tahunnya.

“Kalau saya bilang tidak usah terjebak dengan target 80%. IPM kan hanya gambaran dari kinerja pembangunan. Kalaupun target 80% tidak tercapai, kinerja pembangunan masih dianggap meningkat karena angkanya cenderung naik setiap tahunnya,” tuturnya.(Akim Garis/Nuryani/”PR”) ***

 

Pasted from <http://beta.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=beritadetail&id=6316>